PEKANBARU (RP) - Kisruh persoalan mutasi camat dan lurah yang dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Pekanbaru Syamsurizal kian tidak menemukan titik temu.
Bahkan para mantan camat terkena demosi dan non-job menuding, Penjabat Wali Kota telah ingkar janji.
Hal ini disampaikan puluhan mantan camat, sekretaris camat, dan lurah yang kembali mendatangi DPRD Pekanbaru. Di hadapan anggota DPRD Kota Pekanbaru mereka menyesalkan sikap Pj Wako. Tidak hanya itu, para mantan ini juga meminta arahan dari wakil rakyat tersebut untuk langkah selanjutnya.
Kedatangan 45 mantan camat dan lurah ke DPRD disambut oleh Ketua DPRD Desmianto, Ketua Komisi I Wahyudianto dan anggota DPRD lainnya. Dari pertemuan yang dilakukan, akhirnya dewan menyarankan agar permasalahan tersebut dibawa ke Kementerian Dalam Negeri.
Dikatakan Desmianto, dirinya sudah tidak mengerti dengan Pj Wako yang melanggar janjinya kepada forum rapat dua pekan lalu.
‘’Saya tidak mengerti mengapa Pj Wali Kota berani tidak menepati janjinya yang telah diungkapkannya di depan forum rapat. Karena beliau sementara ini tidak berada ditempat, maka kita tidak bisa melakukan koordinasi dengannya. Tapi kita sarankan agar permasalahan ini dibawa ke Mendagri karena Pj Wako tidak bisa kita percaya lagi,’’ ungkap Desmianto dalam rapat di ruang rapat DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (27/10).
Menanggapi hal ini, mantan camat Pekanbaru Kota, Baharuddin angkat bicara. Menurutnya Pj Walikota terkesan tidak merespon apa yang telah dijanjikannya di depan DPRD Kota Pekanbaru dan semua yang menghadiri forum rapat.
“Kita tetap menuntut janji Syamsurizal kemarin di depan kita semua. Kita melihat Pj Wako ini terkesan janjinya tidak direspon. Padahal telah diberikan waktu selama dua minggu dan waktu tersebut sudah terlalu lama. Kami sudah cukup bersabar dan mengalah terhadap camat yang baru di kantor kami demi pelayanan masyarakat tidak terganggu,” tegas Baharuddin.
Dengan tidak ditepatinya janji ini, ditambahkan Baharuddin, penyelesaian mutasi tersebut oleh Pj Walikota, maka tidak lagi ada rasa percaya terhadap pemimpin kota tersebut.
“Tidak bisa lagi kita pegang janjinya, siapa lagi yang bisa kami percaya. Kami sangat menyayangkan ini, kenapa beraninya Pj Wako ingkar janji kepada kita semua,” sesalnya.
Mantan lurah Kulim, Asrizal juga mengatakan hal serupa, atas kebohongan Pj Wako tersebut para mantan camat meminta DPRD Kota agar dapat menfasilitasi tuntutan yang disampaikan camat tersebut.
“Kami berjanji disini yang disaksikan DPRD, jadi kami meminta DPRD agar dapat menfasilitasi aspirasi kami yang menjadi korban demosi dan nonjob dari Pj Walikota. Kami telah di berikan janji dan tidak ditepatinya,” jelas Asrizal.
Beda dengan mantan Lurah Kampung Melayu, Liswarti. Dia tetap menuntut agar janji tersebut ditepati, karena kesepakatan perjanjian itu disepakati oleh ketua DPRD Kota Pekanbaru.
“Kan ketua DPRD yang menyepakati janji Pj wali kota jika tidak diselesaikan dalam dua minggu, maka posisi kami dikembalikan,” pinta Liswarti singkat.
Sementara itu, wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukheri memandang persoalan mutasi tersebut telah terkontaminasi oleh situasi politik yang memanas.
Jika permasalahan ini diserahkan kepada Pj Walikota, Syamsurizal maka dirinya menilai tidak akan pernah selesai. Dia juga setuju jika penyelesaian persoalan ini dibawa ke Mendagri.
‘’Pj Wako memang tidak bisa lagi dipercaya, selama ini kita melihat dia melabrak semua aturan yang ada. Jika kita meminta dia yang memediasi permasalahan ini maka tidak akan pernah selesai,’’ katanya.
Dikatakan Dian, keputusan dari rapat yang dilakukan mantan camat dan lurah tadi, akan membawa permasalahan tersebut ke Mendagri bersama DPRD. Mengenai persiapan pengajuan ke Mendagri, tentunya harusnya melalui mekanisme menyurati Pj Wako dan Mendagri.
‘’Agenda keberangkatan ini pada Rabu (2/11) . Kita akan selesaikan persoalan mutasi ini secepatnya,” sebutnya.(eko/gus)
<riaupos>
Tidak ada komentar:
Posting Komentar